Ketidakadilan dalam Pembangunan Agribisnis

        Pembangunan sektor pertanian seringkali didasarkan pada konsep pertumbuhan ekonomi secara makro.  Sehingga seringkali kebijakan yang muncul tidak mengiringi kebutuhan bidang pertanian.  Konsep makro tersebut mengarahkan sistem pengembangan agribisnis yang mengandalkan produksi bahan mentah.  Dan dalam proses tersebut pertanian tidak lebih dari sekedar mesin “produksi bahan baku”.

            Ketidakadilan yang terjadi akan semakin tampak ketika kita menyadari semakin giatnya usaha pemerintah untuk meningkatkan perekonomian melalui penjualan sumberdaya alam, seperti batu bara, minyak dan gas bumi, serta hutan.  Yang pada akhirnya menurunkan mutu sumberdaya alam.  Sehingga kekuatan sumberdaya yang dimiliki hilang karena keserakahan dan kebodohan kita sendiri.

Pembangunan yang dipandang secara makro tersebut, melesat menjadi sebuah ketimpangan yang besar.  Terlebih lagi strategi pembangunan yang diterapkan lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi dengan mengandalkan industrialisasi yang padat modal sehingga terjadi pergesaran yang semakin besar yang mengakibatkan kesenjangan sosial.

Konsep seperti ini selalu terjadi dan berkembang, sehingga pada akhirnya muncullah suatu masyarakat pengusaha yang heterogen.  Pengusaha heterogen ini dapat dikelompokkan pada tiga kelompok utama, yaitu: konglomerat/ pengusaha besar, pengusaha menengah dan pengusaha kecil.  Pengusaha besar akan melakukan penekanan terhadap pengusaha yang lebih lemah (contoh petani kecil) darinya sehingga kesenjangan semakin tampak.  Pengusaha besar dengan akses lahan yang besar juga akhirnya menikmati manfaat yang besar dengan teknologi baru. 

Tidak juga dapat dikatakan bahwa pemerintah sama sekali tidak bergerak.  Banyak program-program dan dana–dana yang diglontorkan pemerintah untuk membantu perkembangan agribisnis pertanian secara luas.  Tetapi sekali lagi, ketidakadilan akibat etika yang kurang kembali muncul.  Hal ini terlihat jelas apabila kita melihat sistem pemberian bantuan (contoh: kredit pertanian).  Kredit pertanian yang sasarannya adalah petani tidak mampu, seringkali berpindah tangan ke petani “ yang mampu tapi dekat dengan .....” atau berpindah kepada penusaha.  Sehingga kita melihat lagi ketidakadilan akibat pergeseran etika pada skop yang lebih kecil.

Ketika kesenjangan semakin menguat, maka akan menimbulkan ekses sosial,seperti penjarahan, perampokan dan berbagai bentuk kekerasan lainnya. Dan pertanyaanya adalah “apakah bentuk ekses sosial tersebut merupakan bagian dari ketidakadilan yang harus diberantas atau merupakan pemberontakan atas ketidakadilan yang harus didukung?”

“Apa yang dapat dilakukan saat ini?”

Seperti yang telah dipelajari sebelumnya, sebuah etika akan menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk sebagai pedoman sikap dan tingkah laku manusia dalam pergaulan di masyarakat.  Dan dalam etika dikenal istilah intrinsic value dan standar moral yang menjadi dasar pada diri manusia.

Untuk mengatasi penyimpangan dalam dunia agribisnis, dibutuhkan perbaikan standar moral dengan menerapkan nilai intrinsik. Contoh nilai intrinsik yang menjadi bagian dari standar moral adalah: kejujuran, keberanian, keadilan, kesetiaan, kedermawanan dan pengendalian diri.  Dan dalam mengelola perusahaan yang baik dikenal prinsip “GCG”(Good Corporate Governance) , dengan memperhatikan prinsip bisnis, antara lain : prinsip fairness, prinsip transparancy, prinsip accountability, prinsip responsibility.

REFERENSI

Mandagi, Johannes W.P. 2004. Dampak Program Pengentasan Kemiskinan  Terhadap Perilaku Ekonomi Petani dan Masyarakat Pedesaan di Sulawesi Utara. Eugenia 10(2) April

Kartasasmita, Ginandjar. 1997. ETIKA DUNIA USAHA ATAU ETIKA BISNIS DALAM PEMBANGUNAN. Disampaikan pada Peresmian Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha Indonesia (LSPEU Indonesia) Jakarta, 25 Agustus 1997

KOMENAUNG , ANDERSON GUNTUR. ETIKA DALAM BISNIS Fakultas Ekonomi dan Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Sam Ratulangi, Manado. Email: komeguntur@yahoo.com

Kolopaking, Lala M. 2009. Prospek Ekonomi Sosial Pengembangan Pertanian, Agroindustri dan Pedesaaan Pada Era 2009-2014